JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri Kamis malam lalu, mengundang kritik dari pengamat.
Pertanyaan-pertanyaan dari DPR yang datar dan kurang kritis, memunculkan kesan keberpihakan DPR kepada Polri. "Kecenderungan itu dapat dipahami kuat kemungkinan keberpihakannya (DPR) kepada polri," ungkap Pengamat Politik, Arbi Sanit kepada okezone, Sabtu (7/11/2009).
Menurutnya, wajar bila pertemuan Komisi III dengan Kapolri itu banyak menuai kritik karena DPR kini menjadi lembaga yang sudah tidak dipercaya publik. "DPR banyak dihajar KPK di mana sebagian anggotanya tersangkut kasus korupsi. Begitu juga polisi dan Kejaksaan. Ini sudah terbangun kecemburuan konstitusional," papar pengamat dari Universitas Indonesia ini.
Dia manambahkan, keberpihakan DPR semakin jelas terlihat dengan tidak adanya upaya memperdalam dan mempertajam pertanyaan yang dilontarkan kepada Kapolri. "Sifatnya hanya mendukung. Tidak begitu didalami, DPR lebih banyak menerima argumentasi dari Kapolri," imbuhnya.
Sebelumnya, Kamis (5/11/2009), Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri beserta jajarannya. Turut hadir malam itu Wakapolri Komjen Maqbul Padmanegara, Kapolda Irjen Wahyono, Kabareskrim nonaktif Komjen Susno Duadji, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna dan Direktur III Tipikor Polri Kombes Yovianes Mahar.
