CIPANAS - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan mulai 2011. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi bisa dicapai minimum 5,5 persen sepanjang 2010.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisyahmada mengatakan, peluang akselerasi perekonomian 2011 cukup terbuka mengingat fluktuasi krisis ekonomi global beranjak pulih. Sedang di dalam negeri, pemerintah juga memastikan penyelesaian hambatan pertumbuhan.
"Sehingga kita harapkan ada akselerasi di 2011. Kalau 2010, tidak mungkin, sebab realisasi tahun 2009 kan kemungkinan hanya 4,3 persen. Sulit langsung mengejar ke angka tujuh persen," ujar Armida, dalam Media Gathering, di Cipanas Jawa Barat, Jumat (6/11/2009).
Mengimbangi dorongan peredaman fluktuasi global sebagai dasar akselerasi ekonomi 2011, jelasnya, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian hambatan-hambatan aktivitas ekonomi domestik seperti direkomendasikan dalam rembug nasional (National Summit) 2009 lalu. Di antaranya seperti percepatan pembangunan fasilitas infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, termasuk pemberian fasilitas fiskal lainnya.
Armida menuturkan, bila skenario akselerasi bisa direalisasikan, diharapkan pertumbuhan ekonomi 2014 bisa lebih tinggi dari target tujuh persen, yakni delapan persen. Sehingga peluang mengurangi kemiskinan dan pengangguran terbuka yang ditarget masing-masing delapan hingga sembilan persen dan lima hingga enak persen bisa terbuka lebar.
Disinggung kemungkinan ancaman kenaikan harga-harga (inflasi) terhadap daya beli masyarakat, tambahnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sehingga situasi inflasi juga bisa tetap dijaga dan daya beli masyarakat bisa terjaga.
Khusus sumber pendanaannya, tambahnya, pemerintah akan lebih memprioritaskan sisi penerimaan perpajakan. Meski tahun depan masih ada pengurangan tarif PPh Badan menjadi 25 persen, Armida meyakini tidak akan sampai mengganggu arus modal penerimaan pemerintah.
"Tak ada yang dikorbankan dengan pemberlakuan tarif. Itu merupakan peluang bagi swasta untuk berkembang lebih dulu, dari situ nanti ada imbal baliknya (kenaikan penerimaan pajak)," jelasnya. (Zaenal Muttaqin/Koran SI)(adn)
